Sirene Tanpa Mobil Patroli”: Publik Nilai Bantahan Polres Tapsel Soal BBM Subsidi Tak Beri Kepastian

“Sirene Tanpa Mobil Patroli”: Publik Nilai Bantahan Polres Tapsel Soal BBM Subsidi Tak Beri Kepastian

kriminaltoday.my.id

Tapanuli Selatan – Penanganan kasus dugaan mafia BBM subsidi jenis solar di Tapanuli Selatan kembali disorot. Publik menilai rilis bantahan yang disampaikan Polres Tapanuli Selatan tidak diiringi progres penyidikan yang jelas, sehingga belum memberi kepastian hukum.

Kritik tersebut mencuat setelah sejumlah media lokal dan podcast membongkar kronologi dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Hingga kini, aparat disebut baru menetapkan sopir pelangsir sebagai tersangka. Sementara pemilik unit kendaraan dan oknum SPBU yang diduga terlibat belum tersentuh proses hukum.

“Yang ditangkap hanya sopir pelangsir. Sopir itu roda. Roda tidak akan berputar kalau mesin dan bensinnya tidak ada. Lalu mesinnya, yaitu pemilik unit dan SPBU yang diduga terlibat, di mana?” kata seorang sumber yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan, Senin (01/6/2026)

Bantahan Dinilai Tak Substansial
Minimnya informasi resmi terkait perkembangan perkara membuat publik berspekulasi. Video klarifikasi singkat dari kepolisian dinilai tidak menjawab pertanyaan mendasar: sudah gelar perkara atau belum, pasal apa yang disangkakan, dan berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Menanggapi hal itu, sumber tersebut melontarkan sindiran tajam. “Rilis bantahan tanpa data progres perkara sama saja seperti sirene tanpa mobil patroli. Bunyinya keras, tapi keadilannya tidak sampai,” tegasnya.

Ia menambahkan, diamnya aparat penegak hukum justru memicu beragam dugaan di tengah masyarakat. Mulai dari dugaan penutupan kasus hingga strategi mengulur waktu sampai media lelah mengawal.

Desak Transparansi Sesuai Program Presisi
Publik Tapanuli Selatan mengaku tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya menuntut hukum ditegakkan secara adil dan terbuka untuk semua pihak. Baik sopir, pemilik unit, maupun SPBU yang diduga bermain mata harus diproses jika terbukti bersalah.

“BBM subsidi itu darahnya rakyat kecil. Nelayan, petani, sopir angkot. Kalau darahnya disedot mafia, lalu yang jaga pintu malah bungkam, ke mana rakyat harus mengadu?” ujarnya.

Desakan transparansi ini sejalan dengan program “Presisi” Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengedepankan Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Publik menilai keterbukaan informasi adalah vaksin paling ampuh untuk melawan hoaks dan spekulasi liar.

“Jangan lagi kasih kami video klarifikasi 1 menit tanpa substansi. Kasih kami konferensi pers dengan berkas. Kasih kami kepastian hukum, bukan kepastian ‘nanti kami dalami’,” tutup sumber tersebut.

Hingga berita ini ditayangkan, wartawan masih berupaya mengonfirmasi Kapolres Tapanuli Selatan terkait progres penanganan kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut. Upaya konfirmasi akan terus dilakukan untuk memenuhi prinsip keberimbangan.